SATU NIK KTP, SATU IDENTITAS

Tutuyan – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kembali mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memiliki NIK atau KTP-el lebih dari satu.

Melalui era Dukcapil Go-Digital saat ini, 1 KTP-el dan NIK untuk 1 orang dan berlaku seumur hidup. Yang artinya, kepemilikan identitas atau NIK ganda dilarang oleh Undang-Undang.

Hal tersebut tertuang dalam pasal 97 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

SETIAP PENDUDUK YANG DENGAN SENGAJA MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI KEPALA KELUARGA ATAU ANGGOTA KELUARGA LEBIH DARI SATU KK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 62 AYAT (1) ATAU UNTUK MEMILIKI KTP LEBIH DARI SATU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 63 AYAT (6) DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 (DUA) TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP.25.000.000.00 (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH).

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Bolaang Mongondow Timur, Vira Firdaus Ambarak, SAB, dengan tegas melarang seluruh masyarakat Boltim memiliki identitas ganda atau lebih dari satu, karena hal tersebut jelas merupakan pelanggaran hukum dan undang-undang.

“Kami tidak berhenti memberikan imbauan kepada masyarakat bahwa pembuatan identitas ganda adalah jenis pelanggaran hukum, untuk itu, perekamam KTP-el hanya boleh dilakukan 1 kali tidak boleh lebih,” tegasnya, Jum’at (28/04/2023).

Sebagai contoh, Vira menjelaskan bahwa kepemilikan identitas ganda ini rentan terjadi saat proses pindah domisili yang dilakukan secara tidak resmi atau tidak melalui pengurusan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI).

“Biasanya masyarakat tidak melakukan proses pindah domisili sesuai prosedur, artinya tidak mengurus SKPWNI dan langsung membuat NIK baru di tempat lain, hal itulah yang menyebabkan masyarakat tersebut memiliki NIK ganda dan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku hal tersebut jelas salah,” tuturnya.

Lebih jauh Vira menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi perundang-undangan yang berlaku terutama tentang kepemilikan KTP-el atau NIK tunggal.

“Jadi kami harap masyarakat seluruhnya mengerti dan selalu mematuhi perundang-undangan yang berlaku, 1 NIK 1 identitas dan hanya untuk 1 orang, laksanakan seluruh prosedur pembuatan Adminduk dengan baik dan benar, urus sendiri dan jangan melalui calo atau perantara,” pungkasnya.

Related Posts

PENUHI HAK ANAK DENGAN KARTU IDENTITAS ANAK

Tujuan adanya KIA adalah untuk melindungi hak konstitusional anak sebagai warga negara Indonesia.

RAKOR KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SE SULUT

Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Utara (21/11). Diselenggarakan di ruang F.J Tumbelaka Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Acara ini di ikuti oleh para Kepala Dinas, Kepala Bidang Kab/Kota se provinsi Sulawesi Utara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Prosedur dan Persyaratan Anak Angkat di Indonesia

  • By admin
  • Mei 19, 2024
  • 5 views
Prosedur dan Persyaratan Anak Angkat di Indonesia

PENUHI HAK ANAK DENGAN KARTU IDENTITAS ANAK

  • By admin
  • Mei 15, 2024
  • 8 views
PENUHI HAK ANAK DENGAN KARTU IDENTITAS ANAK

IKD SOLUSI MUDAH DATA KEPENDUDUKAN ANDA

  • By admin
  • Mei 5, 2024
  • 25 views
IKD SOLUSI MUDAH DATA KEPENDUDUKAN ANDA

DISDUKCAPIL BOLTIM SERAHKAN AKTA NIKAH CAPIL MASAL DI KECAMATAN MOOAT

  • By admin
  • Mei 1, 2024
  • 15653 views
DISDUKCAPIL BOLTIM SERAHKAN AKTA NIKAH CAPIL MASAL DI KECAMATAN MOOAT

RAKOR PENATAAN TATA KELOLA PENCATATAN SIPIL SE SULAWESI UTARA

  • By admin
  • April 25, 2024
  • 14 views
RAKOR PENATAAN TATA KELOLA PENCATATAN SIPIL SE SULAWESI UTARA

RAKOR KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SE SULUT

  • By admin
  • November 21, 2023
  • 129 views
RAKOR KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SE SULUT